"Pemerintah Indonesia Belum Menganggap Fashion sebagai Kebutuhan Primer"

KOMPAS.com -- Tak terasa sebentar lagi, Indonesia bersama negara ASEAN lainnya akan memasuki pasar bebas ASEAN, atau yang lebih sering disebut ASEAN Free Trade Area (AFTA) di tahun 2015.

Menghadapi momentum ini, tentunya segala sektor, tak terkecuali industri fashion akan terpapar dampaknya, baik positif dan negatif.

Dampak positifnya, produk fashion tanah air dapat memasuki pasar global dan mengalami peningkatkan popularitas. Namun,  di sisi lain, dampak negatifnya, akan banyak produk mode pesaing bebas masuk pasar Indonesia.

Sekarang, pertanyaanya adalah, apakah industri mode tanah air telah siap betul dengan AFTA? Mengingat dewasa ini, produk mode dalam negeri telah semakin tersudutkan dengan kehadiran sejumlah merek busana dari luar negeri dan Asia Timur.  

Menyambut Indonesia Fashion Week 2015, topik ini pun menjadi perbincangan hangat antara para pewarta, Dina Midiani (Direktur Indonesia Fashion Week), dan Taruna K. Kusmayadi (Ketua Umum Asosiasi Perancang Pengusaha Mode (APPMI)), di  Restoran Pong Me, Jl Gunawarman, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2014).

Dalam diskusi grup ini, baik Dina maupun Taruna menyatakan bahwa industri mode Indonesia masih belum membentuk menyatu. Belum ada kesatuan antara para desainer, pengusaha garmen, pemerintah, perajin, dan bahkan sekolah mode lokal.

"Pemerintah Indonesia belum menggangap fashion sebagai sebuah kebutuhan primer," ungkap Taruna.

Kemudian, dia mengungkapkan, mungkin ada kekeliruan dan ketidakpahaman ketika melihat citra seorang perancang busana yang serba glamour, padahal dibelakang itu, mereka masih perlu banyak bantuan dari pemerintah.