KBPP Semarang: Wanita Pekerja Ancam Eksistensi Keluarga

UNGARAN, KOMPAS.com -- Fenomena angkatan kerja yang didominasi wanita di Kabupaten Semarang menjadi dilema bagi pemerintah daerah.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa peluang pria bekerja di sejumlah perusahaan di Kabupaten Semarang tergolong kecil, hanya sekitar 15 persen dari posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Semarang menyebutkan, selama kurun 2016 terdapat 13.125 lowongan pekerjaan di sejumlah perusahaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 11.041 formasi atau 85 persen diperuntukkan bagi wanita pekerja.

Sementara itu, 2.084 sisanya atau sekitar 15 persennya adalah formasi untuk pekerja laki-laki.

(Baca juga: Banyak Industri Garmen di Semarang, Lowongan Kerja bagi Pria Menipis)

"Perusahaan garmen yang mencari pekerja wanita, padahal perusahaan di Kabupaten Semarang yang besar-besar itu adalah perusahaan garmen," ungkap Kepala Disnaker Kabupaten Semarang, Kamis (5/1/2016).

Di satu sisi, jika dilihat dari perspektif jender, masuknya wanita dalam bursa kerja saat ini bisa dimaknai sebagai keberhasilan dalam kesetaraan jender.

Namun dalam perspekif pembangunan keluarga, dominasi wanita dalam mengakses sumber ekonomi berpotensi membuat sebuah keluarga rapuh.

"Dari perspektif jender, saya gembira karena wanita diberi kesempatan kerja seluas-luasnya, tetapi reposisi wanita terhadap pria mengancam eksistensi sebuah keluarga," kata Kepala Badan Keluarga Berencana Dan Perlindungan Perempuan (KBPP) Kabupaten Semarang, Romlah, Kamis (5/1/2017) siang.

Menurut Romlah, wanita pekerja, apalagi yang mendominasi peran sebagai tulang punggung keluarga, akan mengganggu keseimbangan peran suami istri dalam sebuah keluarga.

"Manakala pria tidak tangguh secara ekonomi, keluarga tersebut akan semakin rapuh," ujarnya.

Fenomena wanita bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga ini merupakan permasalahan lama. Tidak hanya dalam hubungan suami istri, tetapi lebih jauh lagi adalah dalam hal pemenuhan terhadap hak-hak anak akan semakin dipertanyakan.

"Yang saya cemaskan, keluarga ini menjadi rentan, baik secara ekonomi, sosial dan keberlangsungan keluarga. Apakah anak-anak mendapatkan hak-haknya? Terus, apakah tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warrahmah akan tercapai?," lanjutnya.