Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tak Akan Mundur

Kompas.com - 11/02/2010, 07:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, Partai Golkar konsisten mengusut kasus Bank Century. Golkar tak akan mundur dan mengubah sikap meski ada ancaman.

”Saya tidak pernah bisa mengancam, tapi jangan coba ancam saya,” kata Aburizal sesaat sebelum memulai pertemuan dengan kader Golkar di Gedung MPR/ DPR/DPD, Rabu (10/2/2010) di Jakarta.

Pernyataan itu untuk menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya sejumlah wacana seputar kasus Bank Century. Wacana itu, misalnya, tentang isu perombakan kabinet sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin karena ada mitra koalisi yang dinilainya tidak mau sejalan dalam kasus Bank Century.

Dalam pandangan awalnya pada Senin lalu, Golkar mengatakan ada sejumlah penyimpangan dalam kasus Bank Century. Penyimpangan terjadi dalam proses merger dan akuisisi Bank Century pada tahun 2001-2004, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek pada November 2008 sebesar Rp 689 miliar, dan pemberian dana talangan kepada bank itu pada November 2008-Juli 2009 senilai Rp 6,7 triliun. Pandangan Golkar itu sama dengan pandangan Fraksi PDI-P, PKS, PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura.

Pada hari yang sama ketika Golkar menyampaikan pandangan awalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan polisi menegakkan hukum terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan pajak. Pernyataan yang diberikan saat membuka Rapat Pimpinan Polri 2010 itu diduga juga diarahkan ke sejumlah perusahaan milik Aburizal.

”Kasus pajak tak ada hubungannya dengan Partai Golkar. Jangankan ancaman pajak, diancam tembak mati pun Golkar tidak gentar,” kata Aburizal. Namun, menurut pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Semarang, Susilo Utomo, meski tak relevan, kasus pajak yang dikaitkan dengan Aburizal merupakan bentuk ancaman.

Dirjen Pajak Muhammad Tjiptardjo di sela-sela Rapat Pimpinan Polri, Selasa, mengatakan, kasus pajak yang salah satunya menimpa perusahaan Grup Bakrie telah sampai pada tahap penyidikan. Namun, Tjiptardjo menegaskan tidak merasa ada intervensi atau tekanan dalam menangani masalah tunggakan pajak itu. Terkait itu, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang mengatakan, Polri memberikan dukungan kepada Ditjen Pajak.

Posisi sama

Aburizal juga menegaskan, Golkar berkoalisi dengan Presiden Yudhoyono. Partai Demokrat juga koalisi dengan Presiden Yudhoyono. Maka, posisi Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam koalisi adalah sama. Dengan demikian, Demokrat tidak bisa memberi penilaian atas menteri-menteri dari Golkar.

Golkar juga siap menerima apa pun keputusan Presiden terkait perombakan kabinet. ”Saya kira semua kader Golkar juga akan siap untuk menerima keputusan Presiden,” katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com