Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapan Komnas Perempuan soal Terpilihnya Yohana Yembise

Kompas.com - 28/10/2014, 08:00 WIB
Silvita Agmasari

Penulis


KOMPAS.com 
— Akhirnya, setelah ditunggu-tunggu oleh publik, Jokowi dan JK mengumumkan susunan para menteri Kabinet Kerja yang resmi dilantik pada Senin (27/10/2014). Dari sekian nama yang berhasil dipercaya sebagai pembantu presiden, ada nama seorang perempuan dari wilayah timur Indonesia, yang mencuri perhatian banyak masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan, Yohana Susana Yembise.

Pasalnya, menteri kelahiran Manokwari, 1 Oktober 1958, ini untuk periode lima tahun mendatang akan mewakili para perempuan Indonesia di garis depan pemerintahan.

Dalam wawancara lewat telepon bersama Kompas Female, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, Andy Yentriyani, menyampaikan bahwa dilihat dari latar belakang Yohana yang memiliki banyak pengetahuan serta pengalaman di ranah akademis, Andy berharap Yohana dapat mencari solusi terbaik dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.

"Dari pengalaman personal beliau di Papua, harapannya bisa mempercepat proses penanganan masalah perempuan di Indonesia," Ujar Andy.

Dalam hal ini, Andy mengatakan, faktor empati dari pengalaman Yohana di Papua sangat berharga baginya untuk menjalankan roda Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebab, bukan hal mudah untuk menjadi perempuan pertama yang memiliki gelar doktor di Papua dengan banyaknya isu perbedaan jender, pendidikan yang tak merata, serta kurangnya kesejahteraan ekonomi yang terjadi di ufuk timur Indonesia tersebut. Namun, dengan segenap daya upaya, Yohana berhasil mencapai semua cita-cita memperoleh pendidikan tinggi.

Andy juga menyatakan bahwa harapan bukan bertumpu pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja. Sebenarnya, seluruh kementerian harus bersinergi untuk menghadapi sejumlah masalah perempuan dan anak di Indonesia. Seperti masalah TKW di luar negeri yang harus memiliki koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, lalu pendidikan anak yang harus memiliki koordinasi dengan Kementerian Pendidikan.

Selain itu, Andy juga mengatakan bahwa selama ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sering dipandang sebelah mata karena kurangnya wewenang, menyulitkan kebijakan, serta ruang gerak kementerian yang menaungi lebih dari ratusan juta penduduk perempuan dan anak di Indonesia.

Maka dari itu, Yohana diharapkan dapat membuat kebijakan, mengoordinasi, serta memonitor pelaksanaan kebijakan yang mendukung kaum perempaun dan anak untuk dapat hidup lebih baik lagi di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com